Bawa Boneka Pocong, Ratusan Mahasiswa NTB Suarakan Beragam Tuntutan
Mataram (Rinjanipost) – Aksi demonstrasi mahasiswa di depan Gedung DPRD Nusa Tenggara Barat (NTB), Rabu (27/8), berlangsung berbeda dari biasanya.
Massa aksi yang datang dari berbagai kampus di Mataram membawa boneka pocong dan menaruhnya tepat di depan gerbang utama. Mereka juga membentangkan spanduk bertuliskan #BubarkanDPR sebagai simbol perlawanan terhadap wakil rakyat.
Koordinator umum Muhammad Yogi Al-Hamid , menjelaskan bahwa mahasiswa turun ke jalan untuk menyuarakan berbagai isu, mulai dari kebijakan pemerintah pusat hingga permasalahan di daerah. Menurutnya, pembahasan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) yang saat ini digodok DPR dilakukan terlalu tergesa-gesa dan minim melibatkan masyarakat.
“Dalam kajian kami, ada sejumlah pasal yang bermasalah, sementara proses pembahasan berlangsung terburu-buru tanpa melibatkan publik secara luas,” tegas Yoga.
Selain menyoroti RKUHAP, mahasiswa juga meminta evaluasi menyeluruh terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai belum berjalan maksimal.
Isu kenaikan tunjangan anggota DPR turut menjadi sorotan utama. Massa menolak keras rencana penambahan tunjangan hingga Rp3 juta per hari, sebab menurut mereka, kesejahteraan guru dan dosen justru tidak pernah mendapatkan perhatian serius.
“Daripada menaikkan tunjangan DPR, lebih baik pemerintah meningkatkan tunjangan guru dan dosen serta memastikan pendidikan gratis bagi rakyat,” tambah Sekjen BEM Universitas Mataram itu.
Selain soal pendidikan, mahasiswa juga menyoroti aktivitas tambang ilegal yang merusak lingkungan di NTB. Mereka mendesak pemerintah untuk menghentikan seluruh praktik tambang tanpa izin. Penolakan juga diarahkan pada rencana pembangunan glamping dan seaplane di kawasan Gunung Rinjani yang dianggap mengancam kelestarian alam.
“Gunung Rinjani adalah warisan alam yang harus dijaga, bukan dijadikan komoditas bisnis,” ujar Yoga.
Di penghujung aksi, mahasiswa menyampaikan penolakan terhadap kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang dinilai semakin membebani masyarakat kecil. (Fen)
