Krisis LPG 3 Kg di Bima Kian Parah, HMI Cabang Kab. Bima Desak Pemerintah Bertindak Tegas
Bima, (Rinjanipost) – Kelangkaan gas LPG 3 kilogram kembali menjadi sorotan masyarakat di Kabupaten Bima. Dalam beberapa bulan terakhir, keluhan terus bermunculan akibat sulitnya memperoleh tabung gas bersubsidi serta harga jual yang melambung tinggi, jauh dari ketentuan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang diatur dalam UU Nomor 104 Tahun 2007 tentang penyediaan dan pendistribusian LPG.
Berdasarkan pantauan di lapangan, masyarakat tidak hanya kesulitan mendapatkan gas LPG 3 kg, tetapi juga harus membeli gas LPG dengan harga jual berkisar antara Rp 25.000 hingga Rp 35.000 di tingkat pangkalan.
Situasi ini mendapat perhatian serius dari Himpunan Mahasiswa (HMI) Cabang Kabupaten Bima. Melalui Ketua bidang Bidang Riset Muhammad Anhar, HMI mendesak Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Bima untuk segera mengambil langkah tegas terhadap Pertamina, para distributor, dan pangkalan-pangkalan nakal yang menjual LPG di atas harga resmi.
“Sudah saatnya pemerintah daerah turun tangan secara serius. Lonjakan harga ini bukan sekadar pelanggaran administrasi, tapi bentuk ketidakadilan yang dirasakan langsung oleh masyarakat bawah,” ujar Anhar, ketika di wawancarai awak media melalui via whatsapp Senin (14/7).
Ia juga menilai bahwa hingga saat ini belum terlihat adanya upaya konkret dari Disperindag dalam menanggapi kondisi tersebut. Padahal keresahan masyarakat sudah meluas, bahkan sempat terjadi aksi pemblokiran jalan sebagai bentuk protes atas kelangkaan LPG yang tak kunjung terselesaikan.
” Kami menilai, diamnya pemerintah adalah bentuk pembiaran terhadap persoalan kerakyatan. Ini cerminan dari lemahnya kebijakan dan minimnya pengawasan di sektor distribusi kebutuhan pokok,” tegasnya.
Lebih lanjut, Anhar menyebut bahwa gas LPG 3 kg merupakan kebutuhan primer bagi sebagian besar masyarakat di Kabupaten Bima. Oleh karena itu, distribusi yang tidak merata dan harga jual yang tidak wajar merupakan bentuk kegagalan pemerintah daerah dalam menjamin keadilan dan kesejahteraan publik.
“Kami melihat tidak adanya langkah pengawasan secara menyeluruh. Banyak pangkalan dan kios ilegal yang bebas menjual gas dengan harga selangit tanpa takut akan sanksi,” tambahnya.
HMI MPO Cabang Kabupaten Bima pun memberi ultimatum. Jika dalam waktu dekat tidak ada langkah konkret dari pemerintah untuk menormalisasi distribusi dan menstabilkan harga LPG 3 kg, mereka bersama masyarakat siap menggelar aksi protes di Kantor Bupati Bima. (Fen)
