ALPA NTB Serukan Aksi Nyata: Lahan Terlantar Harus Diambil Alih untuk Kedaulatan Pangan!
Mataram, 4 Juni 2025 – Suara lantang untuk pemanfaatan lahan terlantar sebagai fondasi utama mewujudkan kedaulatan pangan nasional menggema kuat dalam Dialog Publik bertajuk “Mendorong Keadilan Agraria untuk Solusi Ketahanan Pangan Nasional”. Acara ini digagas dan diselenggarakan oleh Aliansi Pemuda Peduli Agraria (ALPA) NTB, yang tampil sebagai motor penggerak utama dalam menyatukan berbagai elemen masyarakat, mulai dari aktivis agraria, organisasi kepemudaan, hingga relawan politik. Semua pihak bersuara bulat mendesak pemerintah segera mengambil langkah konkret dalam memberdayakan lahan-lahan terbengkalai demi kesejahteraan rakyat.
Sebagai inisiator dialog, ALPA NTB menunjukkan kepemimpinannya dalam mendorong solusi nyata terhadap krisis agraria dan ketahanan pangan. Dialog yang berlangsung dinamis di Mataram ini secara tajam menyoroti urgensi optimalisasi lahan terlantar sebagai strategi fundamental menciptakan ketahanan pangan yang berkelanjutan.
Herman, Direktur ALPA NTB, secara lugas menyampaikan bahwa keadilan agraria bukan sekadar tuntutan moral, melainkan prasyarat mutlak bagi ketahanan pangan sejati. Ia menyoroti fenomena memprihatinkan di mana banyak lahan Hak Guna Usaha (HGU) di NTB yang telah habis masa perizinannya, namun masih dikelola secara sepihak oleh korporasi. “Ini adalah ironi besar yang merugikan. Bayangkan, jutaan hektare lahan yang seharusnya dioptimalkan untuk produksi pangan lokal justru terbengkalai atau dialihfungsikan tanpa kontrol. ALPA NTB menolak diam. Ini saatnya pemerintah tegas menarik kembali dan mengalokasikan lahan-lahan tersebut untuk rakyat,” tegas Herman.
Senada dengan itu, Fidaf Khairul Diaz, Ketua Konsorsium Aktivis NTB, menyatakan bahwa cita-cita Indonesia sebagai negara agraris akan tinggal jargon jika pemerataan agraria tidak dijalankan. Ia menyampaikan bahwa redistribusi tanah harus menyasar masyarakat bawah, dan ALPA NTB telah membuktikan diri sebagai salah satu kekuatan sipil yang konsisten mengawal isu ini di NTB.
Ancaman Lahan Non-Produktif dan Potensi yang Terabaikan
Isu lahan non-produktif turut mendapat sorotan tajam. Ziad El Haq dari ARPG NTB memaparkan bahwa dari 430 ribu hektare lahan di NTB, sekitar 5.000 hektare tercatat tidak produktif. “Angka ini bukan sekadar statistik. Ini adalah potensi pangan yang terbuang, dan celah ketimpangan yang terus melebar. ALPA NTB patut diapresiasi karena menjadi salah satu organisasi yang tidak hanya menyuarakan, tetapi juga mengorganisir pemuda untuk bertindak,” ujar Ziad.
Taupik Hidayat, Ketua KNPI NTB, memperkaya diskusi dengan membedah dua aspek penting: keadilan agraria dan ketahanan pangan. Ia mengakui kemajuan pertanian sejak 2023, namun tetap mewaspadai konflik agraria yang masih meluas. “Kita butuh organisasi seperti ALPA NTB yang konsisten dan berani mendorong agenda reforma agraria ke tengah panggung publik,” ujarnya. Taupik juga menyerukan evaluasi menyeluruh terhadap HGU dan HGB di NTB yang dibiarkan tidak produktif.
Peran Negara dan Harapan Rakyat: ALPA NTB Desak Pemerintah Wujudkan Amanat Konstitusi
Rizki Handika Putra, Sekretaris KNPI Kota Mataram, menggarisbawahi pentingnya keberpihakan negara sebagaimana tercantum dalam Pasal 33 ayat 3 UUD 1945. Ia mendukung penuh dorongan ALPA NTB agar negara hadir dan mengambil alih lahan-lahan terlantar untuk dimanfaatkan oleh masyarakat. “Langkah konkret harus dimulai dari keberanian seperti yang ditunjukkan ALPA NTB. Ini bukan sekadar diskusi, ini adalah aksi konstitusional untuk kemakmuran rakyat,” tegasnya.
Taupik Hidayat juga menyinggung pentingnya tindak lanjut serius pascadialog. Ia menyayangkan minimnya organisasi kepemudaan yang aktif dalam isu agraria dan mendorong ALPA NTB menjadi pelopor dalam membangun kesadaran publik, termasuk dalam menyikapi konflik agraria seperti di Gili Trawangan.
Menutup diskusi, Ziad El Haq kembali menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor – dari pemerintah hingga masyarakat sipil – serta profesionalisme dalam pengelolaan lahan. Ia berharap semangat yang dikobarkan ALPA NTB bisa menjadi teladan nasional.
Kesimpulan: ALPA NTB Bukan Sekadar Menggugah, Tapi Mendorong Perubahan Nyata
Dialog publik ini menjadi bukti bahwa ALPA NTB tidak hanya menyuarakan keluhan, tetapi juga menginisiasi solusi konkret dan mendorong aksi kolektif. Dengan mengambil alih dan memberdayakan lahan terlantar untuk kepentingan rakyat, pemerintah berkesempatan besar meningkatkan produksi pangan lokal, menekan kemiskinan, serta mewujudkan keadilan agraria yang telah lama dinanti.
