Skandal Dana ‘Siluman’: Ketua DPRD NTB Dituding Terlibat – Enggan Beri Klarifikasi, Kejagung Didesak Turun
Jakarta, (Rinjanipost) – Awan kelam menggantung di langit gedung DPRD Nusa Tenggara Barat. Ketua DPRD NTB, Hj. Baiq Isvie Rupaeda, diduga kuat bermain di balik tirai gelap pengelolaan dana siluman bernilai miliaran rupiah—di luar mekanisme pokok pikiran (pokir) resmi.
Desakan agar Kejaksaan Agung turun tangan pun makin menggema, dipimpin oleh suara lantang pemuda dan mahasiswa NTB yang turun ke jalan di Ibu Kota.
Dalam pernyataan terbuka yang dibacakan Johan Jauhari, tokoh pemuda NTB yang memimpin gerakan ini, terungkap bahwa Baiq Isvie diduga mengatur dana senilai Rp12,3 miliar pada tahun anggaran 2025 secara off the record, tanpa pernah tercatat dalam dokumen pokir resmi DPRD.
“Dana ini disebar di sejumlah dinas seperti PUPR, Pertanian, dan Perumahan dengan sandi ‘direktif’. Padahal ini bukan instruksi kepala daerah secara formal, melainkan diduga kuat titipan oknum elit DPRD,” beber Johan di depan kantor Kejaksaan Agung, Kamis 17 Juli 2025 di Jakarta.
Yang lebih mengkhawatirkan, praktik ini disebut bukan kejadian satu tahun. Pada 2024 pun ditemukan dugaan serupa, di mana dana pokir resmi hanya Rp14 miliar, namun realisasi di lapangan membengkak tanpa kejelasan asal-usul.
Total akumulasi yang disebut sebagai dana siluman diperkirakan menembus Rp70 miliar. Dana itu diduga dialokasikan melalui jalur belakang tanpa prosedur legal, bahkan disinyalir menjadi ladang gratifikasi yang melibatkan oknum kontraktor.
Dalam sikap tegasnya, Johan menyampaikan tiga tuntutan:
1. Kejaksaan Agung RI segera periksa Hj. Baiq Isvie Rupaeda.
2. Usut praktik pengaburan dana pokir melalui modus direktif.
3. Bongkar dugaan gratifikasi proyek kepada ketua DPRD NTB.
Bungkam di Tengah Badai
Ironisnya, di tengah gelombang desakan publik, Ketua DPRD NTB Baiq Isvie Rupaeda justru memilih bungkam. Saat dikonfirmasi media ini terkait demonstrasi di Jakarta, ia tak memberikan satu pun pernyataan. Diamnya Isvie justru menambah api kecurigaan.
“Diam bukan emas dalam kasus ini. Kami akan kawal terus hingga Kejagung membuka tabir kegelapan anggaran daerah NTB,” tegas Johan.
Ujian Integritas di Ujung Tanduk
Kasus ini menjadi alarm keras bagi publik tentang carut-marut pengelolaan keuangan daerah. Dana rakyat yang seharusnya digunakan untuk pembangunan justru diduga dijadikan alat dagang proyek di ruang gelap parlemen.
Jika Kejaksaan Agung bergerak, maka ini bukan hanya tentang Baiq Isvie, melainkan tentang membuka kotak Pandora dugaan patgulipat anggaran di tubuh DPRD NTB.
Publik menunggu: akankah hukum berdiri tegas, atau lagi-lagi kalah oleh kekuasaan? (Fen)
