Pemprov NTB Gelar Retreat Eselon II, Perkuat Disiplin dan Kepemimpinan Aparatur
(Rinjanipost) – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat akan melaksanakan retreat bagi seluruh pejabat eselon II pada 28–30 November mendatang. Kegiatan yang dipusatkan di Korem 162/Wira Bhakti, Mataram, itu disiapkan sebagai bentuk penyegaran dan penguatan kembali disiplin aparatur, khususnya para pimpinan OPD.
Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) NTB, Baiq Nelly Yuniarti, menyampaikan bahwa retreat tersebut akan berlangsung selama tiga hari dan diikuti seluruh kepala perangkat daerah. Seluruh rangkaian materi akan diisi oleh Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
“Ini bagian dari upaya menyegarkan kembali para pejabat eselon II, sekaligus mengingatkan mereka pada tanggung jawab dan prinsip kepemimpinan yang harus dijalankan,” ujar Nelly, Senin (17/11) sore.
Ia menerangkan bahwa sejumlah pimpinan instansi vertikal akan hadir memberikan pengarahan, mulai dari Kapolda NTB, Danrem 162/Wira Bhakti, hingga perwakilan BPKP yang akan membawakan materi mengenai manajemen risiko. Menurutnya, pembahasan tersebut penting untuk meningkatkan kewaspadaan pimpinan OPD dalam merancang dan mengawasi program pembangunan.
“Titik tekannya pada arahan Kapolda, Danrem, serta penjelasan BPKP terkait manajemen risiko. Jadi sebagai bentuk penyegaran,” jelasnya.
BPSDM NTB juga tengah mengupayakan kehadiran narasumber dari pusat, seperti KPK dan BPK. Namun, kata Nelly, pihaknya masih menunggu konfirmasi lanjutan mengenai kesediaan lembaga tersebut.
Selama retreat, peserta akan mendapatkan pemaparan mengenai kondisi teritorial daerah, situasi keamanan NTB, serta beberapa materi pendukung lainnya. Total, ada 48 pejabat eselon II yang terdaftar mengikuti kegiatan tersebut.
“Kadang pejabat terlalu lama berada di jabatan hingga lupa tata sikap. Mereka juga jarang dikumpulkan untuk pembinaan bersama, jadi ini sekaligus sebagai momen penyegaran,” kata Nelly.
Ia menambahkan bahwa kehadiran dalam retreat tidak bersifat wajib mutlak. Beberapa kepala OPD berhalangan karena agenda pribadi maupun kondisi internal kantor. “Ada yang kebetulan anaknya wisuda di tanggal tersebut. Itu tentu tidak bisa kami ganggu,” ujarnya.
Pemprov NTB berharap kegiatan ini menjadi langkah awal memperkuat kekompakan dan kehati-hatian pejabat eselon II dalam menjalankan tugas. Tahun 2025 difokuskan untuk pembinaan pejabat eselon II, sedangkan pembinaan bagi eselon III dan seterusnya direncanakan dilakukan pada 2026 bila anggaran memungkinkan. (Fen)
