NTB Mantapkan Peran sebagai Lumbung Pangan Nasional
(Rinjanipost) — Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Indah Dhamayanti Putri, memastikan bahwa NTB siap terus berkontribusi sebagai salah satu daerah penopang kebutuhan pangan nasional. Penegasan tersebut ia sampaikan saat menerima kunjungan kerja Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Soeharto, di Ruang Rapat Tambora, Kantor Gubernur NTB, Rabu (12/11).
Dalam pertemuan itu, Wagub meminta seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait menyiapkan data lengkap dan akurat sebagai bahan pertimbangan bagi Komisi IV dalam penyusunan arah kebijakan pangan nasional. Ia menekankan bahwa informasi yang komprehensif dari daerah sangat dibutuhkan dalam proses perumusan kebijakan strategis.
“NTB memiliki cadangan pangan yang kuat serta potensi perikanan yang besar, didukung garis pantai yang luas. Ini adalah modal penting untuk mendukung ketahanan pangan nasional,” ungkapnya.
Wagub Indah juga berharap kunjungan Komisi IV DPR RI menjadi pintu masuk untuk memperkuat kerja sama jangka panjang, terutama dalam kerangka revisi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Menurutnya, keterlibatan daerah dengan potensi unggulan akan membuat kebijakan pangan lebih relevan dan menyesuaikan kebutuhan di lapangan.
“Kami berharap kunjungan ini membawa manfaat bagi kedua pihak dan memperkokoh kolaborasi di masa mendatang,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Soeharto, menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi NTB atas kesiapan dan komitmen dalam mendukung program ketahanan pangan nasional. Ia menilai NTB memiliki peran strategis, baik dari sektor pertanian, peternakan, maupun perikanan.
“NTB menjadi salah satu daerah yang kami prioritaskan untuk dikunjungi karena kontribusinya signifikan terhadap keseimbangan pangan nasional. Kami ingin memastikan kebijakan yang disusun benar-benar memihak petani, nelayan, serta pelaku usaha pangan lokal,” kata Siti Hediati.
Kegiatan tersebut juga diikuti oleh jajaran pimpinan dan anggota Komisi IV DPR RI dari berbagai fraksi, pejabat pemerintah daerah, pimpinan BUMN dan BUMD, serta perwakilan kelompok tani dan nelayan di NTB. (Fen)
