Gerakan Desa Berdaya Diluncurkan, NTB Perkuat Strategi Tekan Kemiskinan dari Akar Desa
(Rinjanipost) – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat resmi meluncurkan Gerakan Desa Berdaya sebagai upaya terpadu menurunkan angka kemiskinan melalui pembangunan berbasis desa dan data akurat. Peluncuran program tersebut berlangsung di Desa Kebon Ayu, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, Selasa (16/12).
Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menegaskan bahwa Desa Berdaya bukan sekadar agenda pemerintah daerah, melainkan gerakan kolektif yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah pusat hingga masyarakat desa.
“Desa Berdaya ini adalah kerja bersama. Provinsi hanya mengorkestrasi, sementara pelaku utamanya adalah desa dengan dukungan kabupaten/kota, dunia usaha, akademisi, NGO, dan masyarakat,” ujar Iqbal dalam sambutannya.
Iqbal mengungkapkan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), NTB menunjukkan tren positif penurunan kemiskinan. Angka kemiskinan tercatat menurun dari 11,91 persen pada 2024 hingga kuartal I 2025 menjadi 11,78 persen pada kuartal II 2025. Menariknya, penurunan tersebut lebih signifikan terjadi di wilayah pedesaan.
“Kondisi ini menunjukkan bahwa pendekatan pembangunan berbasis desa mulai memberikan dampak nyata. Sementara kemiskinan desa menurun, di perkotaan justru mengalami peningkatan,” jelasnya.
Ia menambahkan, membaiknya kondisi ekonomi desa tidak terlepas dari berbagai kebijakan strategis, seperti penyesuaian Harga Pembelian Pemerintah (HPP) hasil pertanian, optimalisasi lahan pertanian lebih dari 10.700 hektare, serta perbaikan distribusi pupuk bersubsidi. Kebijakan tersebut berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan petani dan kenaikan Nilai Tukar Petani (NTP) NTB dari 126,23 menjadi 128.
Menurut Iqbal, saat ini merupakan momentum yang tepat untuk memperkuat pembangunan desa, mengingat dukungan anggaran dan kebijakan dari pemerintah pusat hingga daerah semakin solid. Melalui Desa Berdaya, NTB menargetkan penghapusan kemiskinan ekstrem yang masih berada di kisaran 2 persen paling lambat tahun 2029.
“Pengentasan kemiskinan harus berbasis data. Data BPS menjadi titik awal, lalu diverifikasi dan divalidasi langsung di lapangan agar intervensi yang dilakukan benar-benar tepat sasaran,” tegasnya.
Sementara itu, Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini menyampaikan apresiasinya atas kepercayaan yang diberikan kepada Lombok Barat sebagai lokasi peluncuran program Desa Berdaya. Ia menilai program tersebut sejalan dengan kebijakan daerah yang telah mengalokasikan anggaran Rp1 miliar per desa untuk memperkuat pembangunan di tingkat desa.
“Kami akan mengintegrasikan Desa Berdaya dengan seluruh program kabupaten. Fokus utamanya adalah pembenahan data kemiskinan dan pelaksanaan intervensi yang efektif,” kata Zaini.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan pemerintah desa agar program ini berjalan optimal dan berkelanjutan.
Peluncuran Gerakan Desa Berdaya diharapkan menjadi langkah strategis untuk memastikan pembangunan yang inklusif di NTB, sekaligus memperkuat fondasi kesejahteraan masyarakat sebagai bagian dari visi NTB Makmur Mendunia. (Fen)
