Krisis BBM di Pulau Sumbawa, HMI Tuduh Ada Kelalaian Serius di Tubuh Pertamina NTB
(Rinjanipost) – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Majelis Penyelamat Organisasi (MPO) Badan Koordinasi Bali–Nusa Tenggara (Balinusra) menyatakan keprihatinan serius terhadap dugaan kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) jenis biosolar yang terjadi di sejumlah wilayah Pulau Sumbawa, Nusa Tenggara Barat (NTB).
Kelangkaan tersebut dinilai berdampak langsung pada aktivitas petani dan nelayan yang menggantungkan kebutuhan operasionalnya pada ketersediaan solar bersubsidi. Selain itu, HMI juga menyoroti sulitnya proses pengurusan Barcode (BARKOT) sebagai syarat pembelian BBM, yang dinilai semakin menyulitkan masyarakat kecil.
Sebagai bentuk protes, HMI Badko Balinusra gelar aksi demonstrasi di Kantor Sales Area Manager Pertamina pada Selasa (23/12).
Abdul Halik, Ketua HMI Badko Balinusra menilai adanya sikap abai dan lambannya respons dari pihak Pertamina dalam menyikapi kebutuhan BBM di Pulau Sumbawa. Kondisi tersebut, menurut mereka, telah memicu keresahan di berbagai kabupaten dan kota di NTB.
“Keluhan petani dan nelayan sudah sangat masif dan menyayat hati. Namun hingga kini belum ada langkah konkret yang dirasakan masyarakat,” tegas Halik dalam orasinya, (23/12).
Keluhan Petani dan Nelayan
Berdasarkan hasil investigasi internal HMI, kelangkaan biosolar terjadi di beberapa SPBU di Pulau Sumbawa. Salah satunya di SPBU Rabakodo, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima.
Seorang petani bernama Hanafi mengaku telah berulang kali mendatangi SPBU tersebut, namun selalu pulang dengan tangan kosong.
“Sudah tiga hari saya bolak-balik ke SPBU untuk beli solar, tapi selalu kosong,” ujarnya.
Keluhan serupa disampaikan Ismail, nelayan asal Desa Rupe, Kecamatan Langgudu. Ia mengaku sempat tidak percaya saat diberitahu bahwa solar tidak tersedia, namun setelah datang langsung ke SPBU, kondisi tersebut terbukti benar.
Pihak SPBU, menurut HMI, mengaku tidak mendapat pasokan biosolar dari Pertamina, meski telah menyampaikan permohonan secara lisan maupun tertulis.
Desakan Evaluasi dan Pencopotan
Atas kondisi tersebut, HMI Badko Balinusra mendesak Executive General Manager (EGM) dan Direksi PT Pertamina Patra Niaga untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap manajemen Pertamina di wilayah NTB.
Mereka juga menyampaikan tuntutan agar sejumlah pejabat Pertamina yang dinilai bertanggung jawab atas persoalan distribusi BBM di Pulau Sumbawa diperiksa dan dievaluasi secara tegas.
Selain itu, Ketua HMI BADKO Bali Nusra menuntut Pertamina segera melakukan penyaluran BBM ke SPBU-SPBU strategis yang menjadi pusat aktivitas petani dan nelayan di Pulau Sumbawa.
HMI menegaskan, apabila tuntutan tersebut tidak ditindaklanjuti, maka aksi lanjutan akan terus dilakukan hingga ada kepastian dan solusi nyata bagi masyarakat. (Fen)
