Wagub NTB Dorong Kesetaraan Gender dalam Kepemimpinan ASN Melalui Diklat PKP dan PKA
Mataram, (Rinjanipost) — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menegaskan komitmennya dalam menciptakan lingkungan birokrasi yang inklusif dan adil bagi seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN). Hal ini disampaikan langsung oleh Wakil Gubernur NTB Indah Dhamayanti Putri, saat membuka kegiatan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) dan Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) tahun 2025 di Wisma Tambora, BPSDM NTB, Kamis (24/7).
Dalam sambutannya, Ummi Dinda sapaan akrab Wakil Gubernur, mengajak seluruh peserta pelatihan untuk menunjukkan dedikasi dan kemampuan terbaik mereka selama proses diklat berlangsung. Ia menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi NTB memberikan ruang yang setara bagi laki-laki maupun perempuan dalam meniti karier kepemimpinan di lingkungan birokrasi.
“Kesempatan untuk tampil dan memimpin terbuka bagi semua. Keterwakilan perempuan bukan sekadar jargon, tapi harus dibuktikan dengan kinerja nyata sebagai ASN yang unggul,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan peserta agar mengikuti seluruh rangkaian pelatihan dengan sungguh-sungguh, sehingga ilmu yang diperoleh dapat diimplementasikan saat kembali menjalankan tugas di instansi masing-masing.
Kepala BPSDM NTB Baiq Nelly Yuniarti, dalam laporannya menyampaikan bahwa tema pelatihan tahun ini adalah “Mewujudkan Pemimpin yang Profesional, Berintegritas, dan Inovatif dalam Mewujudkan NTB Makmur Mendunia dalam Mendukung Asta Cita.”
Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi peserta agar mampu menjadi pemimpin yang adaptif, strategis, dan solutif di tengah tantangan birokrasi modern.
“Diklat ini disiapkan untuk membentuk pemimpin taktikal yang mampu menggerakkan organisasi secara inovatif dan bertanggung jawab,” ungkap Baiq Nelly.
Adapun jumlah peserta PKA sebanyak 41 orang yang berasal dari tujuh kabupaten/kota se-NTB, yakni Kabupaten Bima, Dompu, Sumbawa, Lombok Timur, Lombok Tengah, Lombok Utara, dan Kota Mataram. Sementara itu, peserta PKP berjumlah 44 orang yang berasal dari 27 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Provinsi NTB.
Kegiatan ini diharapkan mampu menciptakan kader-kader pemimpin birokrasi yang mampu mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang semakin profesional, berdaya saing, dan berpihak pada masyarakat. (Fen)
