Skandal Dua Senator NTB Diduga Terima Suap Pemilihan Ketua DPD RI, Dituding jadi Wajah Buruk Daerah
Mataram (Rinjanipost) – Gelombang perlawanan terhadap dugaan suap pemilihan Ketua DPD RI periode 2024–2029 kian menguat. Jumat (3/10), Koalisi Pemuda dan Rakyat NTB kembali turun ke jalan menggelar Aksi Jilid IV di simpang empat Bank Indonesia, Kota Mataram.
Aksi teatrikal ini mencuri perhatian publik dengan pemasangan spanduk kain raksasa sepanjang 200 meter yang membentang di pusat kota. Tuntutannya jelas: KPK segera menyeret dua senator asal NTB, Muhammad Rifky Farabi (MRF) dan Mirah Midadan Fahmid (MMF), yang disebut menerima aliran suap.
Skandal Suap USD 13.000 per Senator
Kasus ini bermula dari laporan mantan staf DPD RI Fithrat Irfan, yang mengungkap adanya distribusi uang suap kepada sedikitnya 95 senator. Setiap anggota disebut menerima USD 13.000 atau sekitar Rp200 juta. Rinciannya: USD 5.000 untuk pemilihan Ketua DPD dan USD 8.000 untuk pemilihan Wakil Ketua MPR dari unsur DPD.
Yang mengejutkan, uang suap itu disalurkan secara door to door langsung ke ruang kerja senator di Senayan. Dari data laporan, Papua disebut menerima terbanyak (18 senator), disusul Sulawesi (14), Kalimantan (12), Sumatera (7), Kepri-Riau (7), NTB & NTT (5), Banten-Jabar (5), Jawa Tengah (5), Maluku (4), Bengkulu (2), Jawa Timur (1), dan DKI Jakarta (1).
Pemuda NTB: “KPK Jangan Tutup Mata!”
Koordinator aksi Saidin Alfajari, dengan lantang menyebut dugaan keterlibatan dua senator NTB sebagai tamparan keras bagi citra daerah.
“Ada dugaan kuat dua senator NTB ikut menerima suap. Kami mendesak KPK jangan main mata, jangan tutup mata! Kasus ini harus dibongkar sampai ke akar,” tegas Saidin dalam orasi.
Ia menambahkan, meski banyak tekanan agar aksi dihentikan, pihaknya tidak akan gentar.
“Banyak yang coba membungkam kami, tapi kami tidak akan mundur. Ini adalah perlawanan terhadap korupsi yang merusak demokrasi,” seru Saidin.
Publik Menunggu Nyali KPK
Hingga kini, KPK masih bungkam soal perkembangan penyelidikan. Padahal, laporan yang masuk disebut sudah dilengkapi bukti transfer dan testimoni internal DPD RI.
Koalisi Pemuda NTB memastikan aksi jilid IV bukan yang terakhir. Mereka berjanji akan terus menggelar aksi dengan skala lebih besar sampai KPK berani bertindak.
“Korupsi adalah pengkhianatan terhadap rakyat. Kami akan kawal kasus ini sampai ada kepastian hukum. Jangan biarkan nama NTB tercoreng gara-gara dua orang senator!” pungkas Saidin. (Fen)
