Dugaan Bisnis Keluarga Bupati diBalik Lahan HGU Bima, HMI Desak DPW PAN & GOLKAR NTB Untuk Buka Mata
(Rinjanipost) – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Mataram menyoroti dugaan keterlibatan keluarga dekat Bupati Bima dalam alih fungsi lahan Hak Guna Usaha (HGU) yang kini disebut-sebut telah berubah menjadi lahan bisnis pribadi. HMI menilai, sikap diam Bupati Bima terhadap praktik tersebut adalah bentuk pembiaran yang melukai keadilan publik dan mencederai etika penyelenggara pemerintahan.
Sudirman, sebagai ketua umum HMI Cabang Mataram, juga putra asli sanggar mendesak Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Amanat Nasional (PAN) & DPD I Partai Golkar Nusa Tenggara Barat agar bersikap tegas terhadap kadernya yang saat ini menjabat sebagai Bupati Bima. Sebagai partai politik yang kerap mengusung nilai-nilai moral dan keadilan sosial, PAN tidak boleh menutup mata terhadap dugaan penyalahgunaan kewenangan oleh kepala daerah dari internal partai sendiri.
“PAN harus menunjukkan keberpihakannya kepada rakyat, bukan kepada keluarga pejabat. Jika dugaan ini benar, maka Bupati Bima telah gagal menjaga amanah publik dan etika kekuasaan,” tegas Ketua Umum HMI Cabang Mataram.
Menurut Sudirman, praktik penguasaan lahan HGU oleh keluarga pejabat merupakan bentuk nepotisme terselubung yang berpotensi melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria, serta menyalahi prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Lahan negara yang seharusnya menjadi sumber kesejahteraan bersama tidak boleh dijadikan sarana untuk memperkaya keluarga penguasa.
“HMI menilai Bupati Bima telah kehilangan kepekaan moral jika benar membiarkan keluarganya mengubah lahan negara menjadi ladang bisnis pribadi. Ini bukan sekadar pelanggaran hukum, tetapi pengkhianatan terhadap nilai keadilan sosial,” tambahnya.
Di akhir pernyataannya, Sudirman, menegaskan akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas, termasuk dengan menggalang dukungan publik dan mendorong aksi moral jika tidak ada langkah tegas dari DPW PAN NTB.
Hingga berita ini dipublish, Ady Mahyudi sebagai Sekretaris DPW PAN NTB, belum memberikan tanggapan, ketika dikonfirmasi oleh awak media di akun WhatsApp pribadinya. (25/10). (Fen)
