Bangun Kemandirian Kawasan Timur, Tiga Gubernur Resmikan Kerja Sama Regional
(Rinjanipost) – Tiga provinsi di kawasan timur Indonesia, yakni Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Nusa Tenggara Timur (NTT), menyepakati pembentukan Kerja Sama Regional Bali–NTB–NTT (KR BNN). Kesepakatan ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat sinergi pembangunan lintas daerah, khususnya dalam bidang ekonomi, energi bersih, konektivitas, dan pariwisata.
Pertemuan yang digelar di Gedung Kertha Sabha, Pendopo Gubernur Bali, Senin (3/11), dihadiri oleh Gubernur Bali Wayan Koster, Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, dan Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena.
Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal, yang menjadi inisiator pembentukan KR BNN, menegaskan pentingnya kolaborasi antarprovinsi dalam membangun integrasi kawasan Bali-Nusra. Ia menyebut kerja sama ini sebagai upaya konkret untuk mempercepat pemerataan pembangunan di wilayah timur Indonesia.
“Kita perlu berpikir sebagai satu kawasan. Bali, NTB, dan NTT memiliki potensi besar yang saling melengkapi, mulai dari energi terbarukan, logistik, hingga pariwisata. Dengan kolaborasi dan integrasi, kita bisa mewujudkan kemandirian energi dan ekonomi kawasan,” ujar Iqbal (3/11).
Dalam pemaparannya, Gubernur Iqbal menyoroti potensi energi bersih yang besar di NTB dan NTT terutama sumber energi surya dan air yang dapat dikembangkan melalui sistem super grid lintas provinsi. Selain itu, proyek port-to-port bypass dan pengembangan Pelabuhan Gili Mas sebagai pusat distribusi regional juga tengah disiapkan untuk memperkuat konektivitas logistik kawasan.
NTB juga berencana mengembangkan Bandara Internasional Lombok sebagai mini hub penerbangan Indonesia Timur, serta membuka rute laut dan udara antarpulau kecil guna mendukung pariwisata dan distribusi barang.
Sementara itu, Gubernur Bali, I Wayan Koster, menyambut baik inisiatif kerja sama ini. Ia menilai KR BNN merupakan bentuk nyata kebersamaan yang berakar pada sejarah lama tiga provinsi yang dahulu tergabung dalam wilayah Sunda Kecil berdasarkan Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958.
“Ini bukan sekadar mengenang masa lalu, tetapi melanjutkan semangat kebersamaan untuk masa depan. Bali, NTB, dan NTT punya akar sejarah yang sama dan kini saatnya bersatu untuk membangun kawasan timur yang berdaya saing,” ungkap Koster.
Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena, turut menegaskan pentingnya kerja sama konkret dalam bidang ekonomi, konektivitas, dan pariwisata. Menurutnya, kolaborasi tiga provinsi ini akan menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi kawasan timur Indonesia.
- Pertemuan tersebut juga menghasilkan kesepakatan sepuluh bidang prioritas kerja sama yang akan dituangkan dalam Memorandum of Understanding (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS). Bidang-bidang tersebut mencakup sosial, pariwisata, kebencanaan, ketentraman dan ketertiban, pertanian dan ketahanan pangan, komunikasi dan informatika, perindustrian dan perdagangan, perhubungan, kelautan dan perikanan, serta penanaman modal.
Penyusunan draf MoU akan dipimpin oleh Gubernur NTB bersama Bappeda dari tiga provinsi. Rencananya, penandatanganan MoU akan dilaksanakan di NTB pada 25 November 2025, dan PKS akan ditandatangani di NTT pada 22 Desember 2025.
Kesepakatan ini menjadi langkah awal terbentuknya KR BNN yang diharapkan mampu menjadi model integrasi pembangunan antarwilayah di Indonesia berbasis potensi lokal dan keseimbangan kawasan. (Fen)
