Fiskal Daerah Jadi Pertimbangan Utama dalam Pemulihan Gedung DPRD NTB
Mataram (Rinjanipost) – Rencana pemulihan Gedung DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yang hangus terbakar pada Sabtu (30/8) tidak bisa dilakukan secara tergesa-gesa. Pemerintah provinsi menegaskan, langkah perbaikan harus disesuaikan dengan kondisi fiskal daerah agar tidak menimbulkan beban baru bagi keuangan negara.
Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal, menyampaikan bahwa arahan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian jelas: fasilitas publik yang rusak harus segera diperbaiki. Namun, pemerintah daerah diminta tetap berhati-hati dalam menentukan langkah, mengingat keterbatasan kemampuan anggaran.
“Pemulihan gedung DPRD penting, tetapi kita tidak boleh melangkah serampangan. Semua harus berdasarkan kajian ahli dan kondisi fiskal yang tersedia,” kata Iqbal di Mataram, Rabu (3/9).
Saat ini tim teknis tengah menghitung kerugian serta menilai kondisi struktur gedung. Hasil kajian itu akan menentukan apakah bangunan dapat direnovasi atau harus dibongkar total sebelum dibangun kembali. Jika memang harus dibongkar, prosesnya akan ditempuh melalui mekanisme resmi, termasuk koordinasi dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).
Iqbal menambahkan, program rehabilitasi gedung sejatinya sudah masuk dalam perencanaan jangka menengah daerah. Kebakaran hanya mempercepat kebutuhan untuk mengambil keputusan strategis terkait infrastruktur wakil rakyat tersebut.
Meski fasilitas utama rusak parah, aktivitas DPRD NTB tidak berhenti. Para anggota dewan tetap melaksanakan tugas legislasi, anggaran, dan pengawasan dengan memanfaatkan ruang alternatif, termasuk di Kantor Gubernur NTB.
“Yang terpenting, pelayanan rakyat tetap berjalan. Gedung bisa diperbaiki, tapi fungsi representasi dan pengawasan tidak boleh terhenti,” ujar Iqbal. (Fen)
