Detikntbcom – Forum Mahasiswa Langgudu (Formal) Bima-Mataram menemui Komisi 1 DPRD Provinsi NTB, Senin 3 Juni 2024 di ruang pleno DPRD NTB. Kedatangan mereka untuk menyampaikan keluhan soal kondisi infrastruktur jaringan informasi dan internet.
Ketua umum Formal Imam Hayadi mengatakan, di Kecamatan Langgudu bahkan banyak tempat blank spot. Dari 15 desa di kecamatan ini, delapan desa dan dua dusun di antaranya kesulitan sinyal. “Kita berharap, ini diperhatikan oleh pemerintah,” ujarnya.
Imam menyebut, delapan desa dengan blankspot itu adalah Desa Kangga, Dumu, Sambane, Karampi, Waduruka, Sarae Ruma, Kawuwu, dan desa Kalodu. Sementara dua dusun tersebut yaitu Dusun Taasera di Desa Doro O’o dan Dusun Nadi di Desa Laju.
Sayangnya, ada perbedaan data antara Formal dengan data Dinas Komunikasi Informatika (Diskominfotik) NTB. Dari rapat dengar pendapat itu, Diskominfotik menyebut ada titik blank spot di Kecamatan Langgudu.
“Ya, ada perbedaan data. Cuma, kami masyarakat yang merasakan dan tahu langsung kondisi kami di lapangan. Yang benar, ada delapan desa dan dua dusun belum tercover internet yang memadai,” katanya usai bertemu Komisi I kemarin.
Akan tetapi dia menyesalkan karena pertemuan itu tidak sesuai harapan. Awalnya, forum mahasiswa itu meminta agar dihadirkan Kepala Diskominfotik langsung. Termasuk juga permintaan menghadirkan seluruh anggota DPRD Provinsi NTB dari dapil 6 (Bima-Dompu).
“Tapi dari dapil 6 tidak ada yang datang sama sekali. Sedang Kadis Kominfo diwakili Kabid Persandian. Ini akan berdampak terhadap lambannya penanganan soal blankspot di tempat kami,” kata Imam.
Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Provinsi NTB Syirajuddin menegaskan, pihaknya akan mengawal keluhan masyarakat Kecamatan Langgudu yang disampaikan Forum mahasiswa itu. Untuk menyamakan data antara pemerintah dengan data versi mahasiswa, DPRD mengagendakan akan turun lapangan secara langsung.
“Kita sepakat sama-sama turun lapangan untuk kroscek, mana data yang benar sesuai realita di bawah,. Kita berharap, beberapa titik blankspot mesti disikapi pemerintah untuk menyamaratakan pemanfaatan jaringan telekomunikasi ini” katanya. (Iba)
